PEMALANG, DURASI.co.id – Puluhan warga Dusun Pejalaran, Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan mendatangi kantor Desa Kendaldoyong untuk mempertanyakan, sekaligus meminta klarifikasi terkait bantuan sosial (bansos) yang saat ini sedang booming di masyarakat, karena dinilai banyak dugaan penyalahgunaan wewenang dan kekeliruan data penerima.
Kedatangan puluhan warga dan para tokoh pemuda ini mempertanyakan masalah bansos BPNT dan PKH, yang menurut warga tidak tepat sasaran dan banyak yang penerima bantuan ganda alias double, serta adanya dugaan bansos yang menjadi hak KPM (keluarga penerima manfaat) diselewengkan oknum kadus pemdes setempat.
Dengan didampingi para pemuda Dusun Pejalaran, rombongan warga mendatangi Kantor Pemdes Kendaldoyong, kedatangan merekapun disambut langsung oleh Kepala Desa Kendaldoyong beserta jajaran, pendamping PKH serta perwakilan petugas dari Kecamatan Petarukan, Jumat (3/10/2023).
Widodo selaku perwakilan Pemuda Dusun Pejalaran saat dihubungi DURASI.co.id membenarkan hal tersebut. Dirinya bersama tokoh pemuda Dusun Pejalaran dan puluhan KPM/warga mendatangi kantor Pemerintah Desa Kendaldoyong untuk mempertanyakan terkait dana bantuan sosial PKH dan BPNT yang dinilai janggal.
“Kedatangan kami bersama puluhan warga dalam rangka mempertanyakan terkait dana bantuan sosial PKH dan BPNT yang dinilai janggal dan diduga ada penyelewengan yang dilakukan oleh oknum Kadus Desa Kendaldoyong,” ungkapnya.
“Beberapa KPM baru dikasih kartu, kurang lebih 2 mingguan terakhir, setelah kami cek rekening koran ternyata ada transaksi di tahun 2020, artinya kartu tersebut aktif dari 2020, tapi kenapa kok baru dikasihkan di tahun 2023,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Widodo mengatakan, tentu hal tersebut menimbulkan banyak pertanyaan dari KPM. Akhir – akhir ini di wilayah Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang satu persatu penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang terkait Bansos PKH dan BPNT terkuak.
Hal tersebut yang mendasari para tokoh pemuda dan puluhan warga Dusun Pejalaran turut mensikapi adanya kejanggalan yang dialami oleh para warga penerima Bansos.
“Daripada hasil mediasi tadi, oknum kadus yang diduga menyalahgunakan wewenang dan diduga menyelewengkan dana bansos siap bertanggung jawab untuk mengganti hak – hak warga (KPM),” terang Widodo.
Saat disinggung apakah permasalahan dugaan penyalahgunaan dan dugaan penyelewengan dana Bansos yang dilakukan oleh oknum kadus Desa Kendaldoyong akan berlanjut untuk dilaporkan ke aparat penegak hukum ( APH)?, perwakilan tokoh pemuda tersebut masih akan mempelajari dan mengumpulkan data – data atau bukti – bukti tambahan.
“Kita masih mempelajari dan kumpulkan data – data yang lebih akurat. Bilamana semua data sudah siap kemungkinan akan lanjut ke proses hukum. Selain mempertanyakan terkait adanya kejanggalan Bansos, sekaligus tadi sebagai sosialisasi,” ucap Widodo.
Pada kesempatan mediasi bersama tokoh pemuda dan puluhan warga Dusun Pejalaran, Pemerintah Desa Kendaldoyong melalui Sekretaris Desa kepada awak media mengatakan, tadi kami dari pihak Pemdes Kendaldoyong bersama tim pendamping PKH dan perwakilan dari petugas Kecamatan Petarukan, menerima menanggapi serta menjelaskan adanya simpang siur masalah penerima PKH, BPNT yang dikeluhkan oleh warga.
‘Kedatangan warga dan pemuda Pejalaran hanya ingin berdialog sekaligus mempertanyakan kenapa banyak kartu KPM bersldo Rp 0 dan kenapa yang dulu warga dapat Progam PKH kok sekarang tidak. Dan terkait hal tersebut sudah kami jawab, karena kami juga menghadirkan para pendamping PKH, para pendamping BPNT dan tenaga TKSK dari Kecamatan Petarukan,” ucap Sekdes
“Alhamdulillah semua sampai dengan selesai penjelasan dari kami bisa diterima oleh para pemuda dan warga,” tutup Sekdes Kendaldoyong.
Sementara itu, Kepala Desa Kendaldoyong tidak merespon saat akan dikonfirmasi oleh awak media terkait persoalan tersebut. (AS)
