DPR RI Soroti Masalah HGU dan HGB dalam Kunjungan ke Riau

Komisi II DPR RI melakukan kunker ke Riau, yang berlangsung di Gedung Daerah Balai Serindit, Pekanbaru, Rabu (19/2/25). Foto: Ismail/Durasi.co.id

BATAM, DURASI.co.id – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Riau untuk meninjau permasalahan tata kelola lahan dan sumber daya alam. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Daerah Balai Serindit, Pekanbaru, Rabu (19/2/2025).

Evaluasi ini mencakup Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), serta Hak Pengelolaan (HPL) dalam masa persidangan II tahun 2024-2025.

Anggota Komisi II DPR RI, Sahidin, yang memimpin kunjungan kerja ini, mengaku akan menampung serta menindaklanjuti segala permasalahan yang dibahas.

“Manfaat dari penyelesaian masalah HGU dan lainnya tidak hanya dirasakan oleh Provinsi Riau, tetapi juga secara nasional,” ujarnya.

Ia juga menyebutkan, kunjungan ini dilakukan untuk mengevaluasi. Pihaknya menitikberatkan perhatian pada beberapa masalah, menampung, dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat.

Baca Juga :  KPKB Minta Satpol PP Lakukan Penertiban PKL di Depan RSUD Kabupaten Bogor

“Semoga kunjungan ini benar-benar memberikan manfaat yang nyata, tidak hanya untuk kesejahteraan Provinsi Riau, tetapi juga secara nasional,” harapnya.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Provinsi Riau, Tengku Zul Efendi, yang turut menghadiri acara tersebut, berharap kunjungan ini dapat memberikan umpan balik yang baik bagi tata kelola kehutanan, perkebunan, dan sumber daya alam (SDA) di Riau.

“Ini karena Provinsi Riau memiliki SDA yang melimpah, seperti minyak bumi, kehutanan, dan komoditas lainnya yang harus dioptimalkan demi Riau yang lebih makmur,” kata Zul Efendi.

Ia menerangkan bahwa sektor kelapa sawit menciptakan lapangan kerja yang besar bagi masyarakat. Banyak warga Riau yang bergantung pada sub-sektor perkebunan, terutama kelapa sawit.

Baca Juga :  Jaksa Agung Lantik R Narendra Jatna dan Leonard Ezer Simanjuntak Jadi Staf Ahli

“Di balik prestasi ini, ada kebocoran. Masih banyak perusahaan yang belum mengurus HGU. Kami di Pemerintah Provinsi Riau terus mendesak, terutama kepada pemerintah kabupaten/kota, agar mengurus setiap perusahaan yang berada di wilayahnya,” terangnya.

Ia juga berharap kunjungan Komisi II DPR RI dapat membantu menyelesaikan permasalahan HGU, HGB dan HPL. “Dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Riau,” harapnya.

Penulis: Ismail
Editor: Indra