BUTENG, DURASI.co.id – Potensi ikan teri di Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, cukup besar. Namun, di balik melimpahnya komoditas andalan tersebut, nelayan bagan apung masih menghadapi persoalan mendasar, salah satunya sulit mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Dalam rentang 2023 hingga 2025, berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), produksi ikan teri di Buton Tengah mencapai sekitar 5.000 ton setiap tahunnya.
Produksi tersebut tidak terlepas dari peran nelayan bagan apung yang tersebar di sejumlah wilayah pesisir Kecamatan Mawasangka dan kawasan Desa Terapung. Mereka menjadi salah satu kelompok nelayan yang menopang produksi ikan teri di daerah tersebut.
Namun, kondisi di lapangan masih menyisakan sejumlah persoalan. Nelayan bagan apung mengeluhkan sulitnya memperoleh BBM bersubsidi, baik jenis solar maupun Pertalite, yang dibutuhkan untuk menunjang aktivitas melaut.
Selain persoalan BBM, nelayan juga menghadapi persoalan lain, termasuk dugaan praktik illegal fishing yang dinilai semakin meresahkan.
Persoalan tersebut kini dibawa ke DPRD Buton Tengah oleh LSM Garuda. Direktur LSM Garuda, Rahim, mengatakan nelayan bagan apung yang menjadi bagian penting dari produksi ikan teri perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah daerah.
“Potensi ikan teri kita besar dan menjadi salah satu komoditas andalan serta kebanggaan masyarakat Buton Tengah. Karena itu, nelayan yang berada di balik produksi tersebut juga harus mendapatkan perhatian khusus,” kata Rahim.
LSM Garuda sebelumnya telah menyampaikan surat kepada DPRD Kabupaten Buton Tengah terkait persoalan yang dihadapi nelayan bagan apung.
Surat tersebut telah mendapat respons dari DPRD Buton Tengah melalui surat bernomor 500.10.2.3/95/2026. Dalam surat itu, LSM Garuda diundang untuk menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kantor DPRD Buton Tengah pada Senin mendatang.
Rahim mengatakan RDP tersebut akan dimanfaatkan untuk menyampaikan berbagai persoalan nelayan, terutama terkait sulitnya memperoleh BBM bersubsidi.
“Kami akan menyampaikan persoalan yang selama ini dihadapi nelayan, terutama terkait BBM subsidi dan persoalan lainnya. Kami berharap ada perhatian dan langkah konkret dari pemerintah daerah,” ujarnya.
Selain penyelesaian persoalan BBM, LSM Garuda juga mendorong Pemda Buton Tengah menyusun program yang lebih khusus bagi nelayan bagan apung.
“Bila perlu, Pemda Buteng membuat program khusus untuk nelayan-nelayan tangguh kita. Mereka adalah bagian penting dari tingginya produksi ikan teri di Buton Tengah,” pungkas Rahim. [Suadi]
