PALEMBANG, DURASI.co.id – Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan (Sumsel) hingga saat ini telah menerima 800 laporan masyarakat terkait pelayanan publik.
Kepala Ombudsman Sumsel, M Adrian Agustiansyah menjelaskan, sebanyak 800 laporan tersebut memang laporan masyarakat yang pihaknya tindaklanjuti melalui pemeriksaan, ada juga berupa konsultasi melalui telepon atau bertanya langsung atau saat Ombudsman membuka gerai pengaduan on the spot.
“Tapi ada juga berupa tembusan dan ternyata tembusan ini tidak kalah penting, ada masyarakat menyurati lembaga lain terkait masalah publik yang mereka hadapi, mereka tembusan ke Ombudsman. Itu biasanya kita akan surati lembaga tersebut terkait tembusan tersebut agar mereka segera menindaklanjuti apa yang menjadi keluhan masyarakat,” kata Kepala Ombudsman Sumsel saat diskusi publik peran serta masyarakat dan pers dalam pengawasan publik, di Emilia Hotel Palembang, Kamis (7/12/2023).
Pengaduan-pengaduan tersebut, menurutnya, termasuk sektor pendidikan, soal lampu jalan dan sebagainya.
“Kalau kita lihat di data, mal admnistrasi cuma satu, lalu kemuadian yang tidak ditemukan mal administrasi sekitar 27, yang paling banyak ditemukan mal administrasi tapi sudah diselesaikan instansi. Banyak kami temukan mal administrasi tapi dalam proses penyelesaian laporan mereka langsung menyelesaikan,” katanya.
Jika terjadi pelanggaran, pihaknya meminta atasannya langsung untuk memberikan sanksi yang nanti sanksi itu tergantung instansi tersebut yang menilainya, apakah surat peringatan atau penundaan jabatan atau bahkan pemberhentian dari jabatan tersebut.
“Secara institusi kami tidak bisa memenjarakan orang, tetapi data yang dimiliki Ombudsman jika dianggap cukup meresahkan, itu bisa kami serahkan ke AHP sebagai dasar awal APH untuk melalukan penyelidikan terhadap kasus tersebut,” katanya.
Dirinya mengaku, Ombudsman menindaklanjuti beberapa laporan terkait pelayanan publik atau maladiminstrasi justru berasal dari wartawan.
M Adrian mengatakan kerja-kerja Ombudsman RI berdasarkan UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI dan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
“Mengenai sinergitas Ombudsman dengan wartawan bisa lebih intens, bermakna sehingga apa yang menjadi tugas dan peran-peran wartawan memberitakan secara riil, independen terkait masalah-masalah layanan publik di Sumsel,” katanya.
Sementara itu, Ketua Seksi Pendidikan PWI Sumsel Maspril Aries mengatakan, pers sebagai institusi bisa berkelindan dengan lembaga Ombudsman Republik Indonesia untuk mendorong dan mengawal pelayanan publik berkualitas prima. Kolaborasi dan penerapan dari tiga undang-undang yaitu UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI membangun sinergi yang mendorong pelayanan publik di Indonesia berkualitas tinggi.
“Media massa atau institusi pers dan Ombudsman bisa bergandengan tangan untuk melakukan pengawasan dan mendorong pelayanan publik yang tidak mengecewakan masyarakat atau publik. Kolaborasi ini tanpa disadari sudah berjalan, banyaknya berita yang berisi keluhan publik atas pelayanan ditindak lanjuti Ombudsman,” sebutnya.
Kedepan, kata dia, sinergi atau jalinan kerjasama antara pers dan Ombudsman terus mendorong reformasi birokrasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang sederhana, cepat, mudah, tidak birokratis, dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Masyarakat Ombudsman RI Perwakilan Sumsel, Prana Susiko mengatakan, hingga 2 Desember 2023, sebanyak 72 persen laporan yang telah diselesaikan, sementara 28 persen masih dalam proses.
Menurut dia, laporan yang masuk melalui beberapa sarana pengaduan di antaranya surat, datang langsung ke kantor Ombudsman, via email, telepon, website, media sosial, WhatsApp, PVL on the spot, investigasi inisiatif, dan konsultasi daring.
“Untuk klasifikasi instansi yang paling sering dilaporkan yakni pemda (202 laporan), BPN (13 laporan), PLN )9 laporan), Kementrian (7 laporan) dan BUMN (3 laporan). Sementara substansi yang sering dilaporkan yakni laporan terkait administrasi pendudukan mendominasi tahun ini, yakni sebanyak 74 laporan diiringi pemukiman dan perumahan/fasos (73), Pemerintah dalam negeri (pedesaan,pendidikan dan kepegawaian (43) dan pertanahan (21),” katanya.
Prana menambahkan, dugaan maladministrasi yang paling sering dilaporkan diantaranya tidak memberikan layanan (127), penundaan berlarut (85), penyimpangan prosedur (20), dan diskriminasi (6).
“Sementara, jumlah laporan yang ditutup terkait maladministrasi ada satu (1) laporan yang tidak ditemukan maladminisrasi, 27 lpaoran yang tidak ditemukan maladministrasi, serta 147 laporan yang ditemukan maladm tapi sudah diselesaikan,” kata dia.
Dirinya juga menambahkan, Ombudsman RI Perwakilan Sumsel juga menyediakan hotline pengaduan pelayanan publik melalui Whatsapp dinomor 08119703737. hal ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat untuk menyampaikan keluhan/laporan terkait maladministrasi/ pelayanan publik.
Dalam diskusi publik tersebut digelar penandatangan komitmen bersama antara insan pers dan Ombudsman RI terkait penguatan pengawasan layanan publik di Sumsel.
Reporter: Hery
