PRINGSEWU, DURASI.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pringsewu mendorong penguatan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) sebagai salah satu strategi menghadapi bonus demografi. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Penggerakan Kampung KB dalam Mendukung Kapitalisasi Bonus Demografi melalui skema Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Tahun 2026.
Kegiatan tersebut berlangsung di Pekon Mada Raya, Kecamatan Pagelaran Utara, Pringsewu, Rabu (16/9/2026). Wakil Bupati Pringsewu Umi Laila mengatakan bonus demografi menjadi momentum penting karena jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan dengan kelompok usia nonproduktif.
Menurutnya, kondisi tersebut harus diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Investasi di bidang kesehatan, pendidikan, keterampilan kerja, pencegahan stunting, hingga perlindungan sosial dinilai menjadi bagian penting dalam memanfaatkan momentum tersebut.
“Momentum ini tidak boleh kita lewatkan begitu saja. Kita harus mampu melakukan kapitalisasi bonus demografi secara optimal agar jendela peluang ini tidak berubah menjadi bencana demografi,” kata Umi Laila.
Ia mengatakan, kegagalan mengelola bonus demografi dapat menimbulkan persoalan sosial apabila tingginya jumlah penduduk usia produktif tidak diimbangi dengan kualitas manusia dan kesempatan yang memadai.
Karena itu, keberadaan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) dinilai memiliki peran penting. Dokumen tersebut tidak hanya menjadi kelengkapan administratif, tetapi juga menjadi panduan strategis pembangunan kependudukan untuk periode 2025–2029.
“PJPK bukan sekadar dokumen administratif di atas kertas, tetapi merupakan instrumen operasional dan panduan strategis jangka menengah 2025–2029 yang memastikan arah kebijakan kependudukan yang terpadu, terukur, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Umi Laila menekankan agar PJPK dapat terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti RPJMD dan RKPD. Menurutnya, implementasi kebijakan kependudukan tidak cukup hanya dilakukan pada tingkat pemerintah kabupaten maupun provinsi.
“Ujung tombak dari seluruh gerak kebijakan ini ada di tingkat akar rumput, yaitu di Kampung Keluarga Berkualitas sebagai lokus strategis di mana intervensi pembangunan kependudukan diterjemahkan menjadi aksi nyata sehari-hari,” katanya.
Ia menjelaskan, sejumlah upaya tersebut antara lain penguatan pelayanan data melalui Rumah Dataku, peningkatan ketahanan keluarga, konvergensi penanganan stunting, serta pemberdayaan ekonomi keluarga.
Dalam kegiatan itu, Umi Laila juga menegaskan posisi Kampung KB sebagai bagian penting dalam pembangunan kualitas manusia dari tingkat desa. Melalui penerapan PJPK secara terukur, pembangunan diharapkan dapat diarahkan untuk memperkuat ketahanan keluarga, meningkatkan kesehatan, serta mendukung kualitas pendidikan masyarakat.
“Kampung KB bukan lagi sebatas program batasan kelahiran, melainkan sebuah gerakan integratif untuk membangun kualitas manusia dari tingkat desa,” ujarnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Direktur Analisis Dampak Kependudukan BKKBN Pintauli R Siregar, Kepala BKKBN Provinsi Lampung Soetriningsih, Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM Titik Puji Lestari, Kepala Dinas P3AP2KB Eko Sumarmi, Camat Pagelaran Utara Erly Yunarni, serta para koordinator penyuluh dan penyuluh KB.
Umi Laila berharap penguatan Kampung KB melalui skema PJPK dapat menjadi bagian dari langkah kolaboratif pemerintah dan masyarakat dalam mempersiapkan sumber daya manusia Pringsewu menghadapi bonus demografi.
“Mari kita jadikan momentum ini sebagai langkah kolaboratif yang kuat untuk memastikan bonus demografi di wilayah kita benar-benar dikapitalisasi menjadi kekuatan besar menuju keluarga yang berkualitas dan tercapainya visi Indonesia Emas 2045,” pungkasnya. [Sulastri]
