PEMALANG, DURASI.co.id – Pengadaan barang atau belanja kawat, faksimili, dan internet TV berlangganan dalam program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang, Jawa Tengah menuai sorotan dari berbagai kalangan. Pasalnya, kegiatan tersebut dinilai bertolak belakang dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Pemalang yang lebih mendesak.
Ketua Aliansi Pantura Bersatu, Eky Diantara, bereaksi keras terhadap laporan dari masyarakat terkait pengadaan atau belanja kawat, faksimili, dan internet TV berlangganan (internet di beberapa kecamatan) yang diduga menelan anggaran hingga miliaran rupiah. Program ini diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui Dinas Kominfo Kabupaten Pemalang dan dinilai sangat fantastis.
Ia sangat menyayangkan anggaran belanja kawat, faksimili, dan internet TV berlangganan (di beberapa kecamatan) yang mencapai Rp 1,9 miliar. Menurutnya, kegiatan ini sangat berbanding terbalik dengan kondisi di Pemalang saat ini.
“Kami selaku lembaga fungsi kontrol sangat miris serta menyayangkan adanya anggaran belanja yang begitu fantastis yang dilakukan oleh Pemkab Pemalang melalui dinas terkait,” ujar Eky, Kamis (27/3/2025) lalu.
“Ini sangat berbanding terbalik dengan kondisi infrastruktur jalan yang rusak, penanganan darurat sampah yang belum tuntas, serta persoalan-persoalan mendasar lainnya yang sedang dihadapi oleh Pemkab,” tambahnya.
Eky Diantara mengungkapkan, saat ini jaringan di Kabupaten Pemalang sudah cukup baik, khususnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang. Dengan adanya laporan dari masyarakat yang diterima oleh Aliansi Pantura Bersatu, ia mempertanyakan alasan Pemerintah Kabupaten Pemalang mengalokasikan anggaran miliaran rupiah untuk kawat, faksimili, dan internet TV berlangganan.
“Kami dari Aliansi akan melayangkan surat permohonan audiensi kepada dinas terkait agar ada kejelasan mengenai anggaran tersebut. Jangan sampai dugaan adanya manipulasi anggaran semakin menguat,” ungkap Eky.
Ia menyebutkan, seharusnya anggaran tersebut lebih baik dialokasikan untuk perbaikan jalan, mengingat kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Pemalang masih cukup memprihatinkan.
“Masih banyak persoalan mendasar di Kabupaten Pemalang yang harus lebih diprioritaskan. Selain infrastruktur jalan, ada pula persoalan darurat sampah yang belum jelas penyelesaiannya. Jangan sampai setelah Hari Raya Idulfitri, persoalan sampah kembali menjadi bom waktu. Dari informasi yang kami terima, kesempatan Pemkab untuk membuang sampah di TPA Pesalakan tinggal sebulan lagi,” tukasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Penyelenggara Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Pemalang, Edi Supratikno, mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari program 100 hari kerja Bupati Pemalang.
“Itu anggaran internet desa untuk mendukung program kerja 100 hari Pak Bupati, bagian dari pembangunan infrastruktur telekomunikasi di desa. Pada tahap awal, kami prioritaskan untuk 93 desa yang terdekat dari 14 kecamatan,” ujar Edi Supratikno melalui pesan WhatsApp, Minggu (27/3/2025).
Merespon hal itu, Praktisi Hukum, Kuswanto, SH mengatakan seharusnya Pemerintah Kabupaten Pemalang mengedepankan persoalan yang lebih prioritas, seperti infrastruktur, lampu penerangan jalan yang masih minim, pendidikan, isu pungli, serta kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak.
“Saya berharap media di Pemalang memiliki peran penting dalam membangun demokrasi, melakukan check and balance, serta memperkuat partisipasi warga. Dengan demikian, kebebasan pers dapat mendorong terbentuknya pemerintahan yang responsif,” kata Kuswanto, Selasa (1/4/2025).
“Yang jelas, jangan sampai ada mark-up dalam administrasi. Istilah ‘mark-up’ yang berarti ‘menaikkan’ atau ‘menambahkan’ dapat diartikan sebagai kegiatan penggelembungan nilai atau anggaran. Jangan sampai ada korupsi jilid 2 di Pemalang yang nantinya dapat merugikan masyarakat,” imbuhnya.
Penulis: Al Assagaf
Editor: Indra
