MEDAN, DURASI.co.id – Pemerintah Kota Medan mengikuti kegiatan Inisiasi Peningkatan Kapasitas dan Literasi Sinergi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (KATALIS P2DD) Tahun 2026 secara hybrid yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia bersama kementerian dan lembaga terkait. Kegiatan ini berlangsung di Command Center Kantor Wali Kota Medan, Rabu (4/3/2026).
Kegiatan tersebut diikuti Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas yang diwakili Sekretaris Daerah Wiriya Alrahman, didampingi Asisten Umum Laksamana Putra Siregar, Kepala Bappeda Ferry Ichsan, Kepala Bapenda M Agha Novrian, serta Pelaksana Tugas Kepala BKAD.
Mengusung tema “Percepatan Realisasi Penerimaan dan Belanja Daerah melalui Transformasi Digital”, kegiatan yang diikuti pemerintah daerah se-Indonesia ini merupakan bagian dari implementasi program Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Program tersebut bertujuan memperkuat ekosistem digital transaksi pemerintah daerah, baik dari sisi pendapatan maupun belanja.
Rangkaian acara diawali dengan pembukaan oleh Deputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dilanjutkan executive remarks oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, serta keynote speech dari Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta.
Sesi talkshow turut menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta ekonom Bank Indonesia. Para narasumber membahas strategi percepatan digitalisasi penerimaan dan belanja daerah melalui penguatan sistem pembayaran dan integrasi data.
Selain itu, inisiasi program KATALIS P2DD ditandai dengan pemindaian (scan) QR Code atau QRIS sebagai simbol komitmen percepatan digitalisasi keuangan daerah oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Deputi Gubernur Bank Indonesia, serta Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian.
Dalam kegiatan tersebut disampaikan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), meningkatkan literasi digital aparatur, serta memperkuat monitoring dan evaluasi capaian P2DD di masing-masing daerah.
Pemerintah Kota Medan menyambut baik pelaksanaan KATALIS P2DD 2026 sebagai forum strategis untuk meningkatkan kapasitas daerah, berbagi praktik baik, serta menyelaraskan arah kebijakan digitalisasi keuangan daerah dengan kebijakan nasional. [Nababan]
