PALEMBANG, DURASI.co.id – Ketua DPRD Kota Palembang Zainal Abidin, SH didampingi Wakil Ketua I Adzanu Getar Nusantara, SH dan Wakil Ketua II Raden Muhammad Yusuf Indra Kesuma, menggelar rapat paripurna ke-6 Masa Persidangan 1 tahun 2023 yang digelar di ruang paripurna DPRD Kota Palembang Provinsi Sumsel, Kamis (06/04/2023).
Rapat paripurna ke-6 DPRD Kota Palembang tersebut dengan agenda mendengar Pemandangan Umum Fraksi Fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2022, rapat paripurna tersebut berlangsung khidmat.
Hadir dalam Rapat paripurna tersebut Walikota Palembang H Harnojoyo, Wakil Walikota Palembang Fitrianti Agustinda, anggota DPRD Kota Palembang, Forkopimda, Kepala OPD Kota Palembang dan para tamu undangan lainnya.
Dalam rapat paripurna yang digelar, mendengarkan penyampaian Fraksi Fraksi DPRD Kota Palembang, terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2022.
Jawaban atas salah satu pandangan Ketua Fraksi PKS Yulpa Cindosari menyampaikan agar dapat menggunakan skala prioritas dan efisiensi untuk dibahas di DPRD kota Palembang,akhir akhir ini kota Palembang, dibuat tidak nyaman dengan adanya dan meningkatnya serta maraknya aksi tawuran dikota palembang sebagaimana disampaikan oleh kepala Kapolrestabes Palembang angka tawuran lebih tinggi dari tahun yang lalu
“Aksi tawuran hampir terjadi setiap hari baik siang maupun malam khususnya bahkan sampai menelan korban jiwa untuk itu kami praksi PKS kota Palembang meminta kepada pemerintah kota Palembang bersama pihak pihak yang terkait mengatasi dengan cepat atas maraknya aksi tawuran tersebut agar dapat mengembalikan rasa aman dan nyaman warga kota Palembang,” ucapnya.
Lanjut, Fraksi PKS meminta kepada pemerintah untuk dapat kembali menstabilkan harga harga sembako karena terlihat dibulan ramadhan ini hampir semua harga sembako mengalami kenaikan.
“Selain itu agar dapat melakukan penambahan kuota pada anggaran pemerintah daerah atau APD tahun 2023 untuk pelaksanaan pendidikan agama Islam (PAI) yang lulus pepes yang belum masuk anggaran 357 guru, mengingat pengabdian guru PAI menjadi sumbangsih besar untuk pemerintah kota Palembang dalam menjalankan tugasnya,” jelasnya.
Ia menjelaskan, mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya pendidikan agama sesuai dengan UUD nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen bahwa guru dituntut memiliki kualifikasi akademik kompetensi sertifikat pendidik sehat jasmani dan rohani serta memiliki tujuan pendidikan nasional.
Dia menambahkan, serta meminta kepada pemerintah untuk memperhatikan pemeliharaan secara rutin terhadap pasilitas pasilitas umum seperti jalan jalan yang masih banyak rusak sampah yang masih banyak berhamburan baik dijalan atau ditempat tempat umum,lampu jalan yang masih banyak mati serta pohon pohon besar baik yang berada dipinggir pinggir jalan protokol ataupun berada di permukiman warga sehingga tidak ada musibah yang terjadi menimpa masyarakat Kota Palembang.
“Kami meminta kepada pemerintah untuk bersikap tegas terhadap pemilik pengelola pengusaha klub malam,bar, diskotik, karaoke,cafe,panti pinjat yang masih beroperasi dan tidak mematuhi surat ederan Walikota Palembang nomor 9/SE/PP/2023 tentang oprasional tempat hiburan restoran rumah makan dan panti pijat selama bulan Suci Ramadhan,” pungkasnya.
Reporter: Hery
