PONOROGO, DURASI.co.id – Suasana di depan gedung dewan pada Kamis (7/5/2026) tampak berbeda. Ratusan massa yang tergabung dalam Konsorsium LSM Ponorogo turun ke jalan menggelar aksi damai untuk menyuarakan kritik terhadap program pemerintah pusat, khususnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan kebijakan terkait KDMP yang dinilai terlalu menguras anggaran negara.
Dengan membawa poster, spanduk, dan pengeras suara, massa bergerak menuju kantor DPRD sambil menyampaikan orasi. Aksi tersebut menarik perhatian masyarakat karena menyoroti persoalan ekonomi rakyat, kesejahteraan guru honorer, hingga kondisi infrastruktur yang dinilai masih memprihatinkan.
Dalam orasinya, Hari Bara secara tegas menyatakan penolakan terhadap program MBG. Ia menilai pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan kesejahteraan guru yang selama ini mengabdi mencerdaskan generasi bangsa.
“Guru sudah bertahun-tahun mengabdi, tetapi kesejahteraannya masih memprihatinkan. Jangan sampai negara lebih fokus pada program yang justru dianggap menghamburkan uang rakyat,” tegasnya di hadapan massa aksi.
Sorotan lebih keras disampaikan Anom. Ia menilai program MBG terlalu besar di tengah kondisi keuangan negara yang dinilai sedang berat. Dalam orasinya, Anom mencontohkan budaya gotong royong masyarakat desa di Ponorogo yang menurutnya masih kuat dalam menjaga solidaritas pangan.
“Di desa kami, Winong, Jetis, kenduren bisa tiga kali sehari. Artinya, masyarakat sebenarnya masih punya solidaritas pangan. Namun, mengapa negara menghabiskan anggaran ratusan triliun untuk program makan gratis, sementara jalan rusak ada di mana-mana dan guru honorer masih menangis?” ujarnya lantang.
Ia juga menyoroti ketimpangan antara besarnya anggaran program MBG dan kondisi guru honorer yang disebut masih menerima penghasilan Rp250 ribu hingga Rp500 ribu per bulan.
“Pegawai SPPG bisa bergaji jutaan bahkan ada jalur PPPK, sementara guru yang sudah mengabdi puluhan tahun belum jelas nasibnya. Di mana letak keadilannya?” kata Anom disambut sorakan peserta aksi.
Beberapa kali massa meneriakkan penolakan terhadap program MBG. Saat Anom bertanya apakah program tersebut perlu dihentikan, peserta aksi serempak menjawab setuju.
Aksi damai ini diikuti berbagai elemen yang tergabung dalam Konsorsium LSM Ponorogo, di antaranya DPC GRIB Jaya, Garda Wengker, PRC, LSM 45, Gemas, Estafet, Garda Satu, dan sejumlah organisasi lainnya.
Meski berlangsung cukup ramai, aksi tetap berjalan kondusif dengan pengawalan aparat kepolisian. Sejumlah personel tampak berjaga di sekitar lokasi guna memastikan keamanan selama demonstrasi berlangsung.
Usai menyampaikan orasi, perwakilan massa akhirnya diterima pimpinan DPRD untuk melakukan audiensi. Dalam pertemuan tersebut, mereka meminta agar aspirasi masyarakat Ponorogo terkait evaluasi program MBG dapat diteruskan kepada pemerintah pusat.
Aksi ini menjadi gambaran bahwa di tengah gencarnya program nasional, masih ada suara masyarakat yang meminta pemerintah lebih peka terhadap persoalan mendasar seperti kesejahteraan guru, pemerataan pembangunan, dan kondisi ekonomi rakyat kecil. [Rofi]
