PEMALANG, DURASI.co.id – Pemilihan umum (Pemilu) 2024 semakin dekat. Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah netralitas aparatur desa, khususnya kepala desa (kades).
Seorang kepala desa memiliki pengaruh besar terhadap ketua-ketua RT di wilayahnya. Oleh karena itu, kades harus bersikap netral dan tidak ikut campur dalam kampanye pemilu 2024.
Seperti halnya yang diinginkan oleh sebagian warga Desa Tambakrejo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang. Mereka berharap sang Kepala Desa netral di Pemilu Legislatif tahun 2024 yang akan datang.
Adanya dugaan ketidaknetralan (mendukung salah satu caleg DPRD) sang kepala desa di sampaikan oleh beberapa warga saat adanya pasar murah yang diadakan di desa mereka (Desa Tambakrejo), perwakilan warga tersebut menyampaikan bahwa saat penyerahan undangan dan proses pembagian kupon paket sembako, Hadi Sutejo Kepala Desa Tambakrejo juga turut membagikan stiker dan kalender salah satu caleg DPRD kepada warga.
“Saat membagikan undangan dan kupon paket sembako murah, dia (Kepala Desa Tambakrejo) juga membagikan sticker dan kalender bergambar salah satu caleg DPRD) pada 2 November lalu, artinya secara tidak langsung mengajak warga untuk memilih salah satu caleg tersebut. Dan lebih memprihatinkan harga paket sembako murah itu seharusnya Rp 17.000 per paket, nah kok jadi naik Rp 20.000 per paket?,” ungkap perwakilan warga yang tak ingin namanya disebutkan, Jumat 10 November 2023, siang kepada awak media.
Tak hanya itu, beberapa warga juga menyayangkan tindakan sang kades yang diduga menyalahgunakan wewenang terkait proyek pembangunan ruko yang berada di lapangan sepak bola Desa Tambakrejo. Di situ warga mengatakan, bahwa ruko tersebut dibangun dari dana desa dan swadaya yang menurut warga seharusnya yang mengerjakan adalah TPK, bukan malah pihak ke tiga yang mengerjakan.
“Terkait pembangunan ruko di lapangan sepakbola, seharusnya untuk pengerjaanya jangan di pihak ketiga kan, di situ kan sudah ada TPK-nya. dan seharusnya kegiatan tersebut harus melalui musyawarah desa (musdes) terlebih dahulu, ini kok tidak ada musdes,” ucap perwakilan warga dan diiya-kan oleh warga lain saat wawancara.
“Tentu kami sebagian warga kecewa karena diduga kepala desa mendukung salah satu caleg, kemudian terkait pembagunan ruko juga tidak melalui musyawarah desa,” imbuhnya.
Pemilihan umum (pemilu) 2024 semakin dekat. salah satu hal yang menjadi sorotan adalah netralitas aparatur desa, khususnya kepala desa (kades).
Lebih lanjut seorang warga Desa Tambakrejo mengatakan, kades memiliki pengaruh besar terhadap ketua-ketua RT di wilayahnya. oleh karena itu, kades harus bersikap netral dan tidak ikut campur dalam kampanye pemilu 2024.
Warga berharap Bawaslu Kabupaten Pemalang khususnya untuk bertindak tegas jika ada kades atau aparatur desa yang melanggar netralitas. ia menganggap, hal itu merupakan kewenangan penyelenggara pemilu untuk menjamin proses pemilu yang jujur dan adil.
Sementara saat diklarifikasi di kantornya, Hadi Sutejo Kepala Desa Tambakrejo kepada awak media mengatakan, terkait ruko yang di lapangan sepakbola mengggunakan dana desa dan swadaya, dan hal tersebut sudah melalui musdes (musyawarah desa) melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan BPD. Artinya terkait pembangunan ruko tersebut kita mengikuti regulasi yang ada.
“Kita sudah melaksanakan musdes dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan BPD terkait pembagunan ruko yang berlokasi di lapangan sepakbola,” jelas HS saat ditemui awak media di ruang kerjanya pada Senin, 13 November 2023.
Kemudian saat disinggung, kepala desa turut mengarahkan warga untuk mendukung salah satu calon legislatif dengan membagikan stiker dan kalender bergambar salah satu caleg, ia membantah hal tersebut tidak benar, sebagai kepala desa dirinya tentu dalam posisi netral tidak mendukung salah satu caleg, apalagi sampai mengarahkan warga.
“Terkait pembagian kupon sembako murah untuk warganya, di situ ada panitianya atau kordinatornya dan saya memang ada di lokasi ikut memantau saat pelaksanaan pasar murah digelar.
Adanya mark up harga dari harga yang telah ditentukan yakni Rp 17.000 per paket menjadi Rp 20.000 per paket itu sudah menjadi kesepakatan antara warga dan kordinator pasar murah.
“Warga sepakat dengan harga Rp 20.000 dikarenakan untuk membantu transport, dan tidak ada warga yang keberatan dengan dinaikan harga paket sembako tersebut. Dan tidak benar kalau saya membagikan stiker dan kalender caleg ke warga,” bantah Hadi Sutejo.(AS)
