BUTENG, DURASI.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Tengah menyoroti kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buton Tengah (Buteng), Sulawesi Tenggara.
Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komisi II DPRD Buton Tengah, Awaludin, saat rapat paripurna gabungan komisi DPRD Buton Tengah.
Ketua Komisi II, Awaludin, mengatakan Dinas Pendidikan Buteng dinilai terlalu banyak mengalokasikan anggaran untuk pembangunan pagar sekolah sehingga mengesampingkan pembangunan ruang kelas baru (RKB) dan perbaikan gedung sekolah.
“Ini saya lihat, Dinas Pendidikan Buteng terlalu banyak menganggarkan untuk pagar, sementara RKB dan gedungnya tidak diperhatikan oleh Dinas Pendidikan,” ungkap Awaludin saat rapat gabungan komisi DPRD bersama pemerintah daerah.
Menurut dia, RKB dan gedung sekolah di Buton Tengah harus diperhatikan oleh dinas terkait sebab pihaknya telah menerima banyak keluhan dari masyarakat.
“Ini masalah serius. Anak-anak tidak bisa belajar dengan nyaman, bahkan ada risiko kecelakaan jika tidak segera diperbaiki. Dari atap bocor, dinding retak, lantai amblas, hingga fasilitas sanitasi yang tidak layak. Sekolah-sekolah tersebut tersebar di berbagai kecamatan, mulai dari tingkat SD hingga SMP,” jelasnya, Senin (7/7/2025).
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Buteng, Abdullah, tidak menampik pertanyaan dari DPRD. Ia mengaku, dari total keseluruhan sekolah di Buton Tengah, kerusakan gedung-gedung sekolah bervariasi.
“Kami sudah turun ke lapangan mengecek sekolah-sekolah di seluruh kecamatan. Total ada 736 sekolah di Buton Tengah yang harus diperhatikan dan diperbaiki. Tapi, lagi-lagi kami di Dinas Pendidikan kekurangan anggaran,” ulasnya.
Lanjut Abdullah, pihaknya menemukan kerusakan yang bervariasi pada 736 gedung RKB sekolah. Ada 76 gedung sekolah yang rusak parah, sedangkan yang rusak ringan sebanyak 173 sekolah, mulai dari tingkat sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah pertama (SMP).
“Kami sedang memprioritaskan sekolah dengan kerusakan terparah. Namun, prosesnya membutuhkan waktu karena keterbatasan anggaran. Kita tahu, untuk rehabilitasi gedung sekolah, Dinas Pendidikan hanya mengandalkan DAK,” pungkasnya. [Adi Hidy]
