TEGAL, DURASI.co.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan penanganan korban bencana tanah bergerak di Kabupaten Tegal sebagai prioritas utama.
Komitmen tersebut ditegaskan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, yang memastikan langkah penanganan tidak hanya terfokus pada fase tanggap darurat, tetapi berlanjut hingga pemulihan jangka panjang melalui penyediaan hunian yang aman, layak, dan berkelanjutan bagi masyarakat terdampak.
Hal tersebut disampaikan Ahmad Luthfi saat melakukan kunjungan kerja ke Posko Terpadu Kesehatan di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Rabu (4/2/2026).
Dalam kunjungan tersebut, gubernur meninjau langsung kondisi warga pengungsi sekaligus memimpin rapat koordinasi darurat bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Tegal, BPBD, unsur TNI-Polri, serta perangkat desa setempat.
Bencana tanah bergerak yang terjadi di Desa Padasari telah menyebabkan kerusakan rumah warga dan memaksa ratusan jiwa mengungsi demi keselamatan. Menyikapi kondisi tersebut, gubernur secara tegas menginstruksikan percepatan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) sebagai solusi awal bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.
“Pemerintah harus hadir secara penuh. Kami meminta seluruh instansi terkait tetap berada dalam status siaga tinggi. Antisipasi dini harus diperkuat agar risiko kejadian susulan dapat diminimalkan secara efektif,” tegas Ahmad Luthfi di sela rapat koordinasi.
Menurutnya, pembangunan Huntara menjadi langkah krusial untuk memastikan warga terdampak memperoleh perlindungan, rasa aman, serta kelayakan hidup selama masa transisi pascabencana. Selain itu, langkah tersebut juga bertujuan mengurangi potensi risiko apabila terjadi pergerakan tanah lanjutan di wilayah rawan.
Lebih lanjut, gubernur menekankan bahwa penanganan bencana harus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi. Selain pemenuhan kebutuhan dasar seperti logistik harian, layanan kesehatan, serta pendampingan psikososial bagi pengungsi, pemerintah saat ini mulai mematangkan skema relokasi jangka menengah dan panjang.
“Warga terdampak tidak boleh dibiarkan tanpa kepastian tempat tinggal. Intervensi pemerintah tidak boleh sepotong-sepotong. Kita harus memberikan jaminan jangka panjang. Karena itu, skema pengadaan Hunian Sementara hingga Hunian Tetap (Huntap) harus segera dieksekusi untuk mendukung seluruh kebutuhan warga,” ujarnya.
Ahmad Luthfi juga menegaskan bahwa seluruh proses relokasi akan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, berbasis kajian teknis dan kebencanaan, serta melibatkan koordinasi lintas sektor agar lokasi hunian benar-benar aman dan layak huni.
Dalam kesempatan tersebut, gubernur bersama jajaran meninjau langsung titik-titik terdampak tanah bergerak di Desa Padasari serta menyapa warga yang mengungsi di posko. Kehadiran langsung pimpinan daerah ini menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam memastikan keselamatan masyarakat serta menjamin proses penanganan bencana berjalan cepat, terpadu, dan berkelanjutan.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Pemerintah Kabupaten Tegal terus berkomitmen memenuhi seluruh kebutuhan warga terdampak serta mempercepat langkah-langkah penanganan lanjutan, mulai dari pembangunan Huntara, perencanaan Huntap, hingga pemulihan infrastruktur dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat. [Ikhwanudin]
