Sinergi Eksekutif-Legislatif Menguat, Wabup Katamso Hadiri Rapat Paripurna DPRD

TANJAB BARAT, DURASI.co.id – Sinergi antara eksekutif dan legislatif di Kabupaten Tanjung Jabung (Tanjab) Barat kembali ditegaskan dalam Rapat Paripurna keempat DPRD yang digelar pada Selasa (28/4/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Katamso.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Tanjab Barat, Hamdani, didampingi Wakil Ketua II DPRD Hasan Basri Harahap, serta dihadiri anggota DPRD, jajaran Forkopimda, Asisten Administrasi Umum Agus Sanusi, unsur TNI-Polri, perwakilan Kejaksaan Negeri, instansi vertikal, BUMD, perbankan, hingga insan pers.

Agenda utama rapat meliputi pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025, yang mencakup laporan Panitia Khusus (Pansus) DPRD, pengambilan keputusan DPRD, serta penyampaian pendapat akhir kepala daerah.

Ketua Pansus LKPJ DPRD, Jamal Darmawan, menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis yang mencakup bidang pemerintahan, tata kelola, keuangan, ekonomi daerah, pelayanan publik, dan lingkungan hidup.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Katamso menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD atas pelaksanaan fungsi pengawasan yang berjalan optimal.

“Keputusan dan rekomendasi yang disampaikan DPRD merupakan wujud komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan publik di Tanjab Barat,” ujarnya.

Ia menegaskan seluruh rekomendasi akan menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan dijadikan dasar dalam penyusunan program ke depan agar lebih tepat sasaran dan berdampak bagi masyarakat.

Katamso juga mengakui pelaksanaan pembangunan Tahun Anggaran 2025 masih menghadapi tantangan, baik keterbatasan fiskal daerah maupun dinamika kebijakan nasional, namun seluruh catatan akan ditindaklanjuti secara optimal.

“Kami berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD demi mewujudkan Tanjab Barat Berkah Madani,” tegasnya.

Ia juga menginstruksikan seluruh kepala perangkat daerah agar menindaklanjuti rekomendasi Pansus DPRD sebagai acuan peningkatan kinerja berkelanjutan.

Menutup penyampaiannya, ia menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. [Misdi]