Tak Melulu Pakai APBD, Begini Taktik Cerdas Pemkab Dharmasraya Sulap Jalan Daerah Jadi Mulus

Redaksi Durasi
Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani. (Foto: Diskominfo)

DHARMASRAYA, DURASI.co.id – Anggapan bahwa pembangunan daerah harus selalu bergantung penuh pada kondisi kas daerah berhasil dipatahkan oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya. Di tengah efisiensi fiskal dan pengetatan dana Transfer ke Daerah (TKD), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Dharmasraya bergerak taktis dengan memastikan proyek pengaspalan enam ruas jalan strategis tetap berjalan sepanjang September 2026.

Rahasianya terletak pada manajemen anggaran yang cerdas dan kolaboratif di bawah kepemimpinan Bupati Annisa Suci Ramadhani. Pemerintah daerah berhasil mengamankan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk kebutuhan mendasar masyarakat, sekaligus menghimpun kekuatan dari luar sektor pemerintahan.

Menghadapi keterbatasan dana pusat, Bupati Annisa tidak memilih opsi pasif. Langkah progresif diambil dengan mengoptimalkan peran dunia usaha melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Hasilnya, Pemkab Dharmasraya berhasil menghimpun dukungan dana CSR hingga mencapai Rp31,55 miliar.

Baca Juga :  Annisa Suci Ramadhani: Srikandi Columbia, Penenun Asa di Jantung Ranah Cati Nan Tigo

Kepala Dinas PUPR Dharmasraya Zakirman, melalui Kepala Bidang Bina Marga Willy Kurniawan, menjelaskan pembagian porsi pembiayaan tersebut secara akuntabel pada Senin (7/9/2026). Dana CSR tersebut dialokasikan sebagai instrumen untuk memperluas jangkauan perbaikan infrastruktur jalan di wilayah Dharmasraya.

Sementara itu, untuk program pengaspalan enam ruas jalan prioritas yang dikerjakan pada September ini, pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk tetap membiayai seluruhnya menggunakan dana APBD murni.

“Bupati terus berupaya agar pembangunan infrastruktur tetap berjalan di tengah kondisi fiskal yang ada, termasuk dengan mengoptimalkan kemampuan APBD serta mencari dukungan dari sumber pembiayaan lainnya,” terang Willy.

Dinas PUPR menetapkan enam titik penanganan secara terukur dan bertahap dengan memprioritaskan kawasan ekonomi, permukiman padat, hingga akses vital pelayanan masyarakat.

Keenam ruas jalan tersebut meliputi Jalur Lingkar Puskesmas Sungai Rumbai Timur, Jalur RSUD Lama Sungai Dareh (Segmen Satu), Jalur Pulau Punjung–Lubuk Bulang, Jalur Lagan Jaya–Sipangkur, Jalur Sungai Limau–Batu Kangkung, serta Jalur Pulau Punjung–Kampung Surau.

Baca Juga :  48 Jam Tuntas, Bupati Dharmasraya Selamatkan Akses Vital Warga Sembilan Koto

Peningkatan kemantapan jalan ini diyakini akan membawa perubahan besar pada sektor pelayanan publik. Sebagai contoh, pengaspalan pada jalur lingkar Puskesmas dan segmen RSUD Lama secara langsung mengurangi hambatan waktu bagi masyarakat yang membutuhkan penanganan medis darurat. Jalur yang mulus berarti kenyamanan dan keselamatan pasien selama perjalanan menjadi lebih terjamin.

Selain sektor kesehatan, mobilitas harian warga di wilayah Pulau Punjung hingga Sungai Limau akan semakin terintegrasi. Kondisi tersebut menjadi salah satu penggerak utama kelancaran distribusi hasil bumi, pertanian, dan perkebunan lokal.

Langkah taktis melalui kolaborasi anggaran ini menuai apresiasi dari masyarakat yang merasakan langsung dampak kebijakan tersebut di lapangan.

Rahma (34), seorang kader kesehatan dan warga setempat, mengungkapkan rasa leganya atas perhatian pemerintah terhadap akses fasilitas publik. Menurutnya, jalan yang mulus di sekitar puskesmas dan rumah sakit merupakan impian lama warga.

Baca Juga :  Bupati Annisa Hadiri Rakornas 2026, Perkuat Sinergi Pusat dan Daerah Menuju Indonesia Emas 2045

“Bagi kami yang sering mengantar warga atau keluarga berobat, akses jalan yang rata itu urusan nyawa. Kami sangat menghargai gerak cepat Ibu Bupati dan Dinas PUPR yang tetap mendahulukan kepentingan fasilitas kesehatan masyarakat, meskipun tahu kondisi keuangan daerah sedang mengalami pengetatan,” ujarnya.

Hal serupa disampaikan sejumlah petani lokal yang kerap melintasi jalur logistik pertanian. Pembangunan tersebut dinilai memberikan manfaat bagi berbagai aspek kehidupan dasar masyarakat secara bertahap dan terukur.

Dengan strategi kombinasi APBD murni dan optimalisasi CSR senilai puluhan miliar rupiah, Kabupaten Dharmasraya dinilai berhasil menghadirkan contoh praktik baik atau best practice dalam kepemimpinan daerah. Keterbatasan fiskal bukanlah akhir dari pembangunan, melainkan dapat menjadi momentum untuk mendorong kreativitas dan kolaborasi demi pemerataan kesejahteraan masyarakat. [Sonia Chaniago]