JAKARTA, DURASI.co.id – Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani menghadiri Forum Koordinasi Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu tingkat nasional yang digelar di Jakarta, Senin (14/9/2026).
Kehadiran Annisa menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kebijakan strategis pemerintah pusat, khususnya dalam penanganan dan penataan kawasan permukiman kumuh.
Dalam kegiatan tersebut, Annisa didampingi Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Dharmasraya Silaturahim.
Forum tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Kegiatan itu juga dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, jajaran wakil menteri, serta sejumlah kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia.
Salah satu agenda utama forum tersebut adalah penandatanganan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) tentang Sinkronisasi dan Koordinasi Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu.
Regulasi tersebut disiapkan untuk memperkuat koordinasi antarsektor sekaligus menyatukan komitmen pemerintah dalam penataan kawasan permukiman kumuh melalui sistem yang lebih terintegrasi.
Annisa mengatakan regulasi tersebut menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk memperkuat penanganan kawasan kumuh. Menurutnya, persoalan permukiman kumuh memiliki kompleksitas yang tidak dapat diselesaikan oleh satu instansi secara terpisah.
Ia menilai penanganannya membutuhkan tata kelola kolaboratif yang melibatkan berbagai sektor dan pemangku kepentingan.
“Penanganan permukiman kumuh mencakup berbagai aspek, mulai dari peningkatan kualitas hunian, penyediaan akses air minum, pembangunan sanitasi dan drainase, pengelolaan persampahan, hingga peningkatan kualitas lingkungan hidup,” katanya.
Melalui keterlibatan dalam forum tersebut, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya berupaya memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat agar kebijakan dan program penanganan permukiman kumuh dapat diterapkan secara efektif di daerah.
Ia menambahkan, Pemkab Dharmasraya optimistis integrasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dapat menghasilkan program yang lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.
“Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong terwujudnya kawasan permukiman yang layak, sehat, aman, dan nyaman bagi masyarakat Dharmasraya,” sebutnya. [Sonia Chaniago]
