BUTENG, DURASI.co.id – Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Satuan Mahasiswa Pemuda Rasional Agamis dan Sosialis (Samurais-Buteng) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Buton Tengah, Senin (26/5/2025).
Aksi tersebut merupakan buntut dari ketidakjelasan status Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buton Tengah yang hingga kini masih mengalami dualisme kepemimpinan antara Sekda Konstatinus Bukide dan Pelaksana Harian (Plh) Sekda Samsudin Pamone.
Dalam orasinya, Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Fandi Ahmad, mengatakan bahwa kondisi dualisme Sekda telah menimbulkan kebingungan di kalangan aparatur sipil negara (ASN) dan menghambat jalannya pemerintahan. Menurutnya, DPRD seharusnya segera mengambil langkah tegas demi menjaga stabilitas di masyarakat.
“Kami minta kepada Bapak DPRD Buton Tengah agar segera menyelesaikan dan meminta kejelasan dari Pemerintah Daerah terkait persoalan ini. Jangan biarkan rakyat terus dirugikan hanya karena tarik-menarik kepentingan elit sehingga masyarakat yang dikorbankan,” ulasnya.
Selain itu, akibat dari polemik dualisme Sekda di Kabupaten Buton Tengah, tenaga honorer ikut terdampak oleh kepentingan elit politik.
“Dari segi gaji, tenaga honorer di Sekretariat Daerah sejak adanya Bupati definitif belum menerima pembayaran karena persoalan dualisme Sekda ini. Hal ini harus diperhatikan oleh bapak-bapak dewan,” tegas Fandi.
Sementara itu, DPRD Buton Tengah melalui Ketua Komisi III, Bobby Ertanto, menjelaskan bahwa persoalan dualisme Sekda ini sudah lama menjadi perhatian DPRD. Menurutnya, tuntutan dari masyarakat yang tergabung dalam aliansi Samurais-Buteng juga telah direspons oleh DPRD melalui pendekatan dialog dengan Pemerintah Daerah.
“Insyaallah, dalam waktu dekat kita akan komunikasikan dengan Sekretaris Dewan untuk menjadwalkan hearing atau Rapat Dengar Pendapat bersama pihak Pemerintah Daerah dan masyarakat yang menggugat persoalan dualisme Sekda tersebut,” jelasnya.
Sebagai tambahan, aksi tersebut berlangsung damai dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Perwakilan massa sempat diterima oleh pihak Pemda untuk menyampaikan tuntutan secara langsung.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemkab Buton Tengah mengenai langkah penyelesaian dualisme Sekda tersebut. [Suadi]
