BUTENG, DURASI.co.id – Geliat ekonomi jutaan rupiah berputar setiap hari di Pelabuhan Wara, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah. Namun, di balik angka retribusi yang fantastis, jutaan penumpang harus bertaruh dengan fasilitas yang jauh dari kata layak.
Gerakan Pemuda (GP) Alwasliyah Buton Tengah melayangkan kecaman keras terhadap pengelolaan pelabuhan utama ini oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara (Dishub Sultra), Kamis (11/12/2025).
Kritik tersebut berangkat dari ketimpangan nyata antara besaran pungutan dan kualitas pelayanan. Setiap hari, ribuan pengguna jasa pelabuhan dikenai retribusi yang tidak bisa dibilang murah, Rp4.000 untuk pejalan kaki, Rp24.000 untuk sepeda motor, Rp60.000 untuk city car, dan Rp115.000 untuk truk berat.
Dengan asumsi minimal 11 trip per hari, setiap perjalanan rata-rata mengangkut 10 unit city car, 2 truk, 20 sepeda motor, serta 30 pejalan kaki.
Dengan perhitungan tersebut, pendapatan retribusi Pelabuhan Wara diperkirakan mencapai sekitar Rp13,28 juta per hari, atau kurang lebih Rp398,4 juta per bulan, dan totalnya menembus Rp4,78 miliar per tahun.
Angka ini belum termasuk tiket ASDP sehingga total transaksi ekonomi pelabuhan jauh lebih besar dari yang tampak.
“Ini belum termasuk pendapatan dari tiket ASDP. Total transaksi ekonomi pelabuhan ini jauh lebih besar,” tegasnya.
Namun, realitas di lapangan menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. Fasilitas dasar publik dibiarkan terbengkalai selama bertahun-tahun, mulai dari ketiadaan toilet umum yang rencananya baru akan dibangun akhir 2025, jalur menuju kapal yang tidak memiliki atap sehingga penumpang kerap kehujanan maupun kepanasan, hingga ruang tunggu yang sempit dan jauh dari standar kenyamanan. Area parkir pun tidak tertata dengan baik dan minim unsur keamanan, sementara tampilan pengelolaan pelabuhan dinilai jauh dari profesional.
Menyikapi kondisi tersebut, Ketua GP Alwasliyah Buton Tengah, Djoysman, menyampaikan pernyataan tegas terkait tarif yang dikenakan di Pelabuhan Wara, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah.
“Ini bukan sekadar keluhan, ini suara publik yang selama ini diabaikan. Dengan pendapatan hampir Rp5 miliar per tahun, mustahil fasilitas Pelabuhan Wara dibiarkan dalam kondisi memprihatinkan seperti sekarang,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara wajib mengevaluasi total pengelolaan pelabuhan. Retribusi terus dipungut, tetapi kenyamanan dan keselamatan masyarakat tidak pernah menjadi prioritas.
“Uang rakyat harus kembali dalam bentuk pelayanan yang layak, bukan laporan yang tidak pernah transparan. Kami menegaskan bahwa harus ada audit menyeluruh terhadap pengelolaan retribusi Pelabuhan Wara,” tutur Djoysman.
Secara khusus, GP Alwasliyah Buton Tengah mengajukan empat tuntutan konkret, yakni transparansi penggunaan dana retribusi yang nilainya mencapai miliaran rupiah per tahun, percepatan perbaikan fasilitas dasar seperti toilet layak, ruang tunggu yang nyaman, jalur pejalan kaki yang teduh, serta penataan area parkir, kemudian evaluasi kinerja Dishub Provinsi Sultra baik secara administratif maupun teknis, serta penegakan standar pelayanan publik sesuai ketentuan perundang-undangan kepelabuhanan.
Terakhir, ia berkomitmen untuk terus mengawal isu ini hingga kepada penegak hukum.
“Pelabuhan Wara adalah wajah daerah kita, dan wajah itu tidak boleh terus-menerus dibiarkan kusam dan memprihatinkan,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Sulawesi Tenggara (Sultra) selaku pengelola, saat dikonfirmasi media ini melalui telepon, belum memberikan jawaban.
Penulis: Suadi
Editor: Indra
