PEKANBARU, DURASI.co.id – Komisi I DPRD Provinsi Riau melakukan kunjungan kerja ke Komando Daerah Militer (Kodam) XIX/Tuanku Tambusai guna membahas persoalan pertanahan dan aset negara di wilayah Riau, Senin (23/2/2026).
Kunjungan yang berlangsung di ruang rapat Kodam lantai 2 tersebut menjadi forum diskusi strategis dalam suasana hangat dan penuh keakraban.
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Riau, Nur Azmi Hasyim, menyampaikan bahwa salah satu pokok pembahasan adalah terkait status Barang Milik Negara (BMN) di sejumlah wilayah, khususnya di jalur Dumai–Pekanbaru. Ia menjelaskan, di beberapa titik telah berdiri berbagai fasilitas, termasuk rumah sakit dan bangunan lainnya. Sementara itu, terdapat pula sertifikat masyarakat di atas lahan yang kini berstatus aset negara. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan konflik apabila tidak ditangani secara komprehensif.
Komisi I memandang penting untuk memperoleh penjelasan serta masukan dari pihak Kodam guna memastikan penanganan persoalan aset dan pertanahan berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan, dengan tetap mengedepankan asas keadilan bagi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, anggota Komisi I DPRD Provinsi Riau, Ayat Cahyadi dan Sunaryo, menekankan pentingnya komunikasi aktif antara jajaran TNI di daerah dengan pemerintah pusat agar berbagai persoalan strategis di Riau mendapat perhatian di tingkat nasional.
Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Provinsi Riau, Hardianto, menyoroti persoalan abrasi yang terjadi di sejumlah wilayah pesisir Riau. Ia juga menyinggung kondisi Taman Nasional Tesso Nilo yang dinilai memerlukan penanganan komprehensif mengingat kompleksitas persoalan yang ada.
Terkait abrasi, Hardianto berharap jajaran Kodam dapat membantu menyuarakan kondisi tersebut kepada pemerintah pusat agar mendapat perhatian melalui alokasi APBN, khususnya untuk pembangunan pemecah gelombang dan langkah konkret lainnya. Menurutnya, jika tidak segera ditangani, abrasi berpotensi menggerus pulau-pulau kecil dan berdampak pada aspek sosial, ekonomi, hingga kedaulatan wilayah.
Nur Azmi Hasyim menegaskan bahwa sinergi antara DPRD dan unsur TNI sangat diperlukan dalam menjaga stabilitas keamanan daerah serta memastikan penyelesaian persoalan pertanahan tidak berkembang menjadi konflik sosial.
Melalui kunjungan kerja ini, Komisi I DPRD Provinsi Riau menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu-isu strategis di bidang pemerintahan, pertanahan, serta keamanan dan ketertiban masyarakat. Diharapkan, hasil pertemuan ini dapat memperkuat koordinasi lintas lembaga demi terciptanya tata kelola aset negara yang tertib, transparan, dan berkeadilan.
Kunjungan tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Provinsi Riau, Nur Azmi Hasyim, didampingi Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Riau, M. Amal Fathullah, serta anggota Komisi I lainnya, yakni Sumardany Zirnata, Zulaikhah, Ayat Cahyadi, Hardianto, Ade Firmansyah, dan Sunaryo.
Rombongan Komisi I DPRD Provinsi Riau disambut langsung oleh Pangdam XIX/Tuanku Tambusai, Agus Hadi Waluyo, beserta jajaran TNI. [adv]
Komisi I DPRD Riau Bahas Aset Negara dan Pertanahan dengan Kodam Tuanku Tambusai
