ACEH TAMIANG, DURASI.co.id – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Aceh Tamiang untuk meninjau langsung progres pemulihan pascabencana sekaligus meresmikan hunian sementara (huntara) di Kampung Bundar, Kecamatan Karang Baru, Kamis (22/1/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Menko Infrastruktur didampingi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo, Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Fokus utama kunjungan ini adalah memastikan kesiapan hunian sementara berbasis teknologi modular serta percepatan perbaikan infrastruktur dasar.
Menko AHY menegaskan bahwa rumah merupakan kebutuhan paling mendasar bagi masyarakat terdampak bencana. Di atas lahan seluas lebih dari 5.000 meter persegi, Kementerian Pekerjaan Umum telah membangun tujuh blok hunian modular yang mampu menampung 84 keluarga atau sekitar 336 jiwa.
“Rumah adalah segalanya. Sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, kami memastikan masyarakat tidak lagi tinggal di pengungsian darurat. Hunian ini bukan sekadar tempat tidur, tetapi dirancang agar sehat, dengan sirkulasi udara yang baik, fasilitas MCK yang memadai, dapur bersama, hingga ruang terbuka untuk anak-anak bermain,” ujar Menko AHY.
Ia juga mengapresiasi kolaborasi antara Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Danantara, serta sektor swasta dan filantropi. Menurutnya, membangun kembali wilayah terdampak membutuhkan solidaritas kemanusiaan yang kuat.
Selain pembangunan hunian, pemerintah juga memprioritaskan percepatan perbaikan jalan dan jembatan yang rusak guna menjamin kelancaran distribusi logistik, pembangunan kembali sarana pendidikan, kesehatan, dan rumah ibadah, serta penciptaan ekosistem yang memungkinkan masyarakat kembali bekerja dan beraktivitas secara normal.
Menko AHY menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah mematangkan rencana pembangunan hunian tetap (huntap). Proses tersebut meliputi pemutakhiran data kerusakan, penghitungan kebutuhan anggaran, hingga penataan ruang agar lokasi relokasi berada di kawasan yang aman dari ancaman bencana.
“Semangat kita adalah percepatan yang efektif, akuntabel, dan transparan. Kita ingin membangun kembali dengan ekosistem yang lebih baik. Jangan sampai masyarakat kembali tinggal di daerah yang secara empiris rawan bencana,” tambahnya.
Dalam peninjauan tersebut, Menko AHY juga menyempatkan diri berdialog dengan warga serta anak-anak sekolah di kawasan hunian. Ia memastikan fasilitas pendukung seperti kipas angin, exhaust fan, dan ruang komunal berfungsi dengan baik untuk mendukung proses pemulihan trauma warga melalui kegiatan yang positif dan kreatif.
Menutup keterangannya, Menko AHY menyampaikan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan pembangunan lebih dari 1.200 unit hunian yang tersebar di tiga provinsi terdampak. Pemerintah bersama TNI dan Polri berkomitmen untuk terus mengawal proses ini hingga seluruh masyarakat dapat bangkit kembali secara sosial dan ekonomi.
Sebelumnya, Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi menyampaikan laporan sekaligus apresiasi atas respons cepat pemerintah pusat terhadap wilayahnya yang menjadi salah satu daerah terdampak paling parah.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dan seluruh masyarakat, kami menyampaikan terima kasih serta apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo Subianto, Menko AHY, Menteri Pekerjaan Umum, beserta seluruh jajaran yang telah membantu kami. Aceh Tamiang merupakan salah satu daerah yang terdampak paling parah akibat bencana hidrometeorologi Siklon Tropis Senyar yang melanda tiga provinsi di Sumatera pada akhir November 2025,” ujar Armia.
Ia menambahkan bahwa sinergi lintas lembaga menjadi kunci dalam penanganan masa tanggap darurat hingga proses pemulihan saat ini.
“Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Panglima TNI, Kapolri, Menteri Dalam Negeri, serta seluruh lembaga, organisasi nirlaba, komunitas, dan perseorangan yang telah bahu-membahu membantu masyarakat Aceh Tamiang sejak masa tanggap darurat hingga memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujarnya.
Terkait huntara modular yang baru diresmikan, Bupati melaporkan bahwa fasilitas tersebut akan segera ditempati warga yang kehilangan tempat tinggal akibat banjir bandang.
“Hunian sementara ini akan dihuni oleh 84 kepala keluarga, terdiri atas 19 kepala keluarga dari Kampung Bundar, Kecamatan Karang Baru, dan 65 kepala keluarga dari Kampung Kota Kualasimpang. Total warga yang tertampung mencapai 336 jiwa. Mereka adalah saudara-saudara kita yang rumahnya hilang akibat dahsyatnya banjir bandang,” jelas Armia.
Dalam kesempatan tersebut, Menko AHY melakukan pemotongan pita sebagai tanda diresmikannya hunian sementara tersebut. [Andre]
