TANGERANG, DURASI.co.id – Komitmen Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang terhadap keterbukaan informasi publik kembali dipertanyakan. Lebih dari sepekan, instansi ini belum juga memberikan tanggapan atas permohonan audiensi yang diajukan sejumlah media lokal.
Surat resmi yang dilayangkan sejak pekan lalu tak kunjung direspons, baik secara tertulis maupun lisan. Padahal, audiensi itu rencananya membahas sejumlah isu krusial, mulai dari transparansi pengelolaan anggaran miliaran rupiah, pemerataan fasilitas sekolah, hingga evaluasi proyek pembangunan pendidikan tahun 2025.
“Sudah lebih dari satu minggu kami tunggu, tapi tidak ada satu pun jawaban dari Dinas Pendidikan. Sikap ini jelas menutup ruang keterbukaan informasi,” ujar Ketua Media Center Jayanti (MCJ), Bonai Supriadi, Jumat (29/8/2025).
Upaya konfirmasi juga dilakukan sejumlah jurnalis melalui sambungan telepon maupun pesan singkat kepada pejabat terkait. Namun, hasilnya tetap nihil.
“Kami hanya ingin klarifikasi dan data resmi, bukan untuk kepentingan pribadi. Tapi seolah ada tembok penghalang di sana,” kata Yadi, salah satu wartawan media cetak di Kabupaten Tangerang.
Ia menyebut, sikap bungkam itu memunculkan berbagai spekulasi. “Sejumlah aktivis dan pemerhati pendidikan juga menduga, ada alasan tertentu di balik ketertutupan tersebut,” sebutnya.
Sejumlah isu disebut-sebut menjadi alasan di balik sikap bungkam Dinas Pendidikan yakni pembangunan sekolah pada tahun anggaran 2024-2025, yang disorot karena kualitas yang rendah dan keterlambatan pengerjaan.
Selain itu, pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) juga dinilai rawan penyalahgunaan. Transparansi penggunaan dana tersebut bahkan menjadi salah satu agenda utama dalam rencana audiensi.
Isu lain yang tak kalah mengemuka ialah dugaan adanya konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa pendidikan. Beberapa pihak diduga terlibat dalam proses yang tidak sesuai prosedur.
“Kami mendesak Dinas Pendidikan segera buka suara. Jika terus diam, publik bisa menilai ada upaya menghindari kontrol,” timpal Ketua LSM WAR, Deni Herawan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang. Publik kini menanti, apakah dinas akan membuka dialog atau memilih tetap bungkam terhadap suara media dan masyarakat. [Aliman]
