BATAM, DURASI.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan atas Laporan Keuangan dan Kepatuhan Kementerian dan Lembaga Tahun 2024 pada Selasa (4/3/2025).
Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, hadir langsung dalam pertemuan awal (entry meeting) pemeriksaan hasil pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi BPK per Semester II Tahun 2024 serta pemberitahuan pemeriksaan Semester I Tahun 2025 di lingkungan DJPKN V.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) ini bertempat di Auditorium Kantor Pusat BPK RI, Jakarta Pusat, dan dipimpin oleh Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Bobby Adhityo Rizaldi.
Entry Meeting pemeriksaan ini berlangsung bagi para entitas di lingkungan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI, di antaranya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, BP Batam, Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, BP Kawasan Sabang, dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Entry meeting merupakan bentuk komunikasi awal antara BPK sebagai pemeriksa dengan kementerian dan lembaga yang bertujuan mewujudkan kesamaan persepsi terhadap proses dan pelaksanaan pemeriksaan.
Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah menteri, di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Agama Nasaruddin Umar.
Li Claudia menjelaskan bahwa BPK RI mengumumkan seluruh kementerian dan lembaga di lingkungan Ditjen PKN V telah menyampaikan laporan keuangan unaudited Tahun 2024 hingga batas waktu 28 Februari 2025.
Oleh karena itu, BPK memberikan apresiasi kepada para menteri dan pimpinan lembaga yang telah berkomitmen dan serius dalam mewujudkan akuntabilitas serta transparansi pengelolaan keuangan di institusi masing-masing, khususnya melalui penyampaian laporan secara tepat waktu.
Ia mengungkapkan dukungan terhadap upaya BPK RI dalam melakukan pemeriksaan dan asistensi sebagai bagian integral dalam menciptakan transformasi pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Terima kasih tentu kepada BPK RI atas upaya dan langkah preventif sekaligus memberikan asistensi kepada para K/L, khususnya kami di BP Batam. Hal ini menjadi upaya fundamental dan bagian penting dari integrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel di BP Batam,” ungkap Li Claudia.
Bersama Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, Li Claudia menuturkan bahwa ia beserta jajarannya berkomitmen untuk mewujudkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel agar BP Batam dapat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-9.
Wakil Kepala BP Batam yang juga menjabat sebagai Wakil Wali Kota Batam pun berkomitmen agar seluruh jajaran BP Batam dapat melaksanakan rekomendasi BPK RI sebagai langkah perbaikan di tahun ini.
Hal ini merupakan wujud komitmen kuat untuk terus meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan negara dan daerah agar dikelola dengan lebih baik.
“Untuk mencegah temuan berulang, kami akan mendiseminasikan permasalahan-permasalahan yang dimuat dalam LHP BPK kepada seluruh jajaran. Dengan demikian, ke depan kita dapat memitigasi dan mencegah permasalahan serupa terulang kembali. Hal ini sesuai dengan masukan dari BPK, dan kami akan segera menyinkronkan dengan jajaran,” kata Li Claudia.
Penulis: Salvia
Editor: Indra
