BOGOR, DURASI.co.id – Pedagang kaki lima (PKL) Pasar Anyar, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor nyaris bentrok dengan Satpol PP yang akan melakukan penertiban, Senin, 5 Maret 2024.
Ketua Paguyuban Pedagang Kaki Lima (PPKL) Ucu Syahputra mengatakan, bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor seharusnya mengajak PPKL berkomunikasi bila ingin melakukan penertiban.
“Bukan langsung adanya tindakan penertiban. Cobalah para pejabat di tingkat Pemerintah Kota Bogor memanusiakan manusia,” katanya.
Ia berharap Pemkot Bogor dan PKL saling menghargai, dengan mengajak musyawarah. Hal ini, kata dia, agar kedua belah pihak saling menjaga kondusifitas dan kenyamanan di Kota Bogor, khususnya Pasar Anyar.
“Intinya kami siap berkomunikasi dua arah untuk membangun Kota Bogor. Kami bertahan karena kondisi yang memaksa. Kami siap sterilkan PKL dengan catatan memberikan pekerjaan yang layak,” tegasnya.
Lebih jauh dijelaskannya, sebelumnya DPRD Kota Bogor mendorong Pemkot Bogor untuk segera memberikan payung hukum berupa surat keputusan (SK) Wali Kota Bogor untuk menata pedagang kaki lima (PKL) guna mendapat kepastian bagi pelaku usaha kecil di tengah kesulitan ekonomi ini.
“Sebanyak 15 perwakilan Paguyuban Pedagang Kali Lima (PPKL) mendapat undangan DPRD Kota Bogor, untuk rapat dengar pendapat (RDP) Jumat (19/5/2023) lalu,” jelasnya.
Lanjutnya, upaya dari wakil rakyat ini agar dapat mengetahui keluh kesah, keinginan, harapan dan keadilan dari para PKL.
“Namun sangat disesalkan hasil rapat dengar pendapat untuk komunikasi dua arah dengan Pemkot Bogor tidak pernah tercapai,” tandasnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor, Dedie Rachim ketika dikonfirmasi terkait persoalan tersebut, belum memberikan jawaban.
