BANDA ACEH, DURASI.co.id – Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) secara resmi menyurati Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Aceh untuk meminta data lengkap terkait anggaran dan bantuan penanganan banjir yang diperuntukkan bagi warga terdampak di berbagai wilayah Aceh pada tahun anggaran 2025.
Kepala Bidang Humas SAPA, Agusliza, mengatakan permintaan data tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial serta bentuk partisipasi masyarakat dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran negara, khususnya dalam penanganan bencana.
“Permintaan data ini kami sampaikan sebagai upaya mendorong keterbukaan informasi publik. Transparansi sangat penting agar tidak menimbulkan asumsi atau spekulasi di tengah masyarakat terkait pengelolaan anggaran dan penyaluran bantuan bagi korban banjir,” ujar Agusliza, Senin (19/1/2026).
Menurutnya, keterbukaan informasi akan memberikan kejelasan kepada publik mengenai penggunaan anggaran dan mekanisme penyaluran bantuan kemanusiaan, sehingga masyarakat dapat mengetahui secara pasti bagaimana kehadiran negara dalam situasi darurat bencana.
“Pada prinsipnya, kami percaya pemerintah bekerja untuk masyarakat. Namun, kepercayaan publik harus diperkuat dengan data yang terbuka dan dapat diakses agar semua pihak memperoleh gambaran yang utuh dan objektif,” tegasnya.
Dalam surat yang dikirimkan kepada Sekda Aceh, SAPA meminta data terkait penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) tahun 2025, anggaran penanganan banjir di luar BTT, serta seluruh bantuan kemanusiaan yang diterima dan disalurkan kepada warga terdampak banjir.
Data yang diminta mencakup jumlah anggaran, sumber anggaran, realisasi penggunaan, sisa anggaran, serta rincian penyaluran bantuan hingga ke wilayah penerima.
Agusliza menambahkan, transparansi anggaran tidak semata-mata persoalan administratif, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral pemerintah kepada masyarakat, terutama dalam kondisi bencana yang berdampak langsung pada kehidupan warga.
“Dengan dibukanya data secara lengkap, publik dapat melihat secara jelas bagaimana penanganan bencana dilakukan. Hal ini juga menjadi langkah penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta mencegah munculnya prasangka yang tidak perlu,” ujarnya.
SAPA menilai keterbukaan informasi publik akan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan menciptakan hubungan yang sehat antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu, kejelasan data dinilai penting sebagai bahan evaluasi kebijakan penanggulangan bencana ke depan.
SAPA menyatakan akan menunggu respons resmi dari Sekda Aceh atas permintaan tersebut. Jika data telah diterima, organisasi ini berkomitmen untuk menyampaikannya kembali kepada publik secara objektif sebagai bagian dari upaya edukasi dan pengawasan bersama.
“Tujuan kami sederhana, agar masyarakat mengetahui secara jelas ke mana anggaran dan bantuan itu digunakan. Transparansi adalah kunci agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan dirasakan oleh warga yang membutuhkan,” pungkas Agusliza. [Dahman Efendi]
