BOGOR, DURASI.co.id – Aktivis LSM Matahari, Zefferi mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk memproses aduan warga Desa Nambo, Kecamatan Klapa Nunggal, Kabupaten Bogor ihwal keluhan bau limbah PT Prasadha Pamunah Limbah Indonesia (PPLI).
“Banyak keluhan terkait masih adanya dampak bau limbah dan kompensasi dampak dari kebauan limbah PT PPLI yang belum pernah dirasakan warga Desa Nambo,” ucap Zefferi kepada DURASI.co.id, Kamis, 7 Maret 2024.
Ia menilai KLHK terkesan lamban dan belum transparan terhadap aduan masyarakat terdampak limbah PT PPLI, yang telah diserahkan penanganan pengaduannya oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor ke KLHK pada 4 Desember 2023 lalu.
“Hal ini tentu memicu adanya reaksi keras dari sejumlah aktivis untuk mendesak KLHK, DLH Provinsi Jawa Barat dan anggota DPRD Kabupaten Bogor untuk segera memproses aduan masyarakat tersebut,” katanya.
Sementara itu, aktivis lingkungan hidup Bogor Raya, Sabilillah menyebutkan, bahwa sejak bertahun-tahun silam sebelum persoalan ini muncul di tahun 2023, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) sudah mengingatkan PT PPLI untuk konsisten dalam pengelolaan limbah.
“Walhi juga telah memberikan masukan kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk selalu aktif berkomunikasi dengan KLHK supaya tidak pasif menunggu instruksi. Apalagi hal ini menyangkut limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dampaknya sangat membahayakan warga sekitar,” ucap narahubung Walhi ini.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat, Prima Mayaningtyas ketika dikonfirmasi terkait persoalan tersebut, mengarahkan untuk menghubungi Penegakan Hukum (Gakkum) Bidang 4 DLH Jabar, Nitta Walla.
“Coba hubungi Gakkum Bidang 4 Nitta Walla,” jawabnya singkat.
Sedangkan, Gakkum DLH Jawa Barat, Nitta Walla menyampaikan, pihaknya akan langsung berkoordinasi dengan KLHK.
“Gakkum provinsi akan langsung koordinasi dengan KLHK, karena ini kewenangan pusat. Biar turun bareng, karena kalau Gakkum provinsi turun sendiri tidak bisa menindaklanjuti atau ambil keputusan,” ujarnya.
Media DURASI.co.id telah melakukan upaya konfirmasi kepada Kabiro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Nunu Anugerah melalui pesan WhatsApp terkait persoalan tersebut, namun hingga berita ini ditulis belum memberikan jawaban.
Reporter: ZF
Editor: Yendri
