BENGKALIS, DURASI.co.id – Anggota DPRD kabupaten Bengkalis Askori menerima belasan perwakilan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari Kecamatan Bengkalis dan Bantan, di ruang rapat fraksi, Kamis, 26 Oktober 2023.
Kedatangan belasan guru itu, untuk menyampaikan kekhawatiran yang isunya APBD Perubahan tahun 2023 belum ditandatangani Gubernur Riau berimbas terhadap gaji mereka kedepan.
Dalam pertemuan tersebut para guru yang rata-rata P3K menyampaikan kekhawatirannya terhadap berita yang beredar, aspirasi disampaikan salah seorang perwakilan Riki Aftafiandi dari guru P3K SDN 14 Bantan.
“Kita datang hari ini meminta agar perubahan APBD segera dituntaskan oleh Gubri (Gubernur Riau). Karena ini sangat meresahkan kami selaku guru PPPK SD sampai SMP maupun tenaga lainya. Kami mendesak agar segera diselesaikanlah oleh Gubri,” ungkap Riki Aftariandi, Guru PPPK SDN 14 Bantan usai pertemuan dengan Anggota DPRD Bengkalis.
Riki menyebutkan para guru P3K ini khawatir karena APBD Perubahan tidak ditanda tangani takut berlarut-larut kedepannya, bukan hanya untuk bulan ini saja tapi berimbas ke beberapa bulan kedepannya.
“Kami khawatir kalau tidak ada tindak lanjut, sampai beberapa bulan kedepan kami mau makan apa pak, selain itu akan menghambat proses belajar mengajar, kamikan digaji oleh daerah bukan dari pusat,”ucap Riki.
Mewakili rekan-rekannya, Riki sangat berharap Gubri segera mengesahkan Perubahan APBD Bengkalis 2023. Sehingga tidak akan menghambat hajat hidup orang banyak.
“Harapan kami perubahan APBD itu segera dituntaskan dan jangan ditunda-tunda,” tuturnya.
Terkait dengan masalah yang disampaikan anggota DPRD Askori menyebutkan turut merasa prihatin atas keserasahan para guru tersebut, karena perubahan APBD 2023 sudah disahkan oleh DPRD Bengkalis sesuai mekanisme dan aturan yang ada, agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
Katanya, keluhan para guru sangat beralasan, jika Perubahan APBD tidak segera tuntaskan oleh Gubri Syamsuar akan mempengaruhi pembayaran hak-hak mereka.
“Kita menerima aspirasi perwakilan guru PPPK. Merasa resah karena perubahan APBD 2023 tak kunjung turun dari provinsi. Seharusnya ini tidak terjadi. Saya berharap kebesaran hati pak Gubernur, jangan karena politik mengorbankan “perut” para guru,” tegasnya.
Ia mengatakan, keterlambatan pengesahan revisi perubahan APBD 2023, akan mengancam nasib enam bulan gaji puluhan ribu guru, tenaga medis, BPJS dan banyak lagi yang bersumber dari APBD Perubahan tersebut.
“Nasib enam bulan gaji ribuan PPPK baik guru, hingga tenaga kesehatan di Bengkalis kedepan terancam pembayarannya. Saya akan berdiri di barisan depan jika guru-guru PPPK akan melakukan aksi,” ucapnya.
Dikatakan Askori mengutip pernyataan para guru, kalau seandainya tidak ada perubahan dan masih belum di-SK-kan Gubri maka mereka akan turun lebih banyak lagi. (rls)
