PEMALANG, DURASI.co.id – Bertempat di Pendopo Kabupaten Pemalang, Aliansi Masyarakat Taman Timur (AMTT) melakukan audiensi bersama Bupati Pemalang, Mansur Hidayat terkait masalah dugaan penyelewengan dana bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di beberapa desa di Kabupaten Pemalang.
Sebagaimana diketahui, beberapa waktu lalu terjadi aksi demonstrasi di dua desa yaitu Desa Pesantren dan Desa Mojo di Kecamatan Ulujami yang menuntut penyelesaian dugaan penyelewengan dana PKH dan BPNT oleh oknum Pendamping PKH dan perangkat desa setempat.
Bahkan, kelompok masyarakat yang menamakan diri Aliansi Kesetiakawanan Sosial bermaksud akan menyelenggarakan aksi demonstrasi ke Pendopo Kabupaten Pemalang pada Rabu, 8 Nopember 2023.
Menyikapi hal tersebut, para relawan dari AMTT yang diketuai oleh Karmudi menghadap Bupati Pemalang untuk melakukan audiensi. Rombongan AMTT diterima langsung oleh Bupati Pemalang, Mansur Hidayat pada Senin sore, 6 Nopember 2023.
Dalam pertemuan di Pendopo Kabupaten Pemalang tersebut, Karmudi menyampaikan pernyataan sikap bahwa AMTT tidak terlibat dalam aksi demonstrasi Aliansi Kesetiakawanan Sosial pada hari Rabu lusa, karena AMTT lebih mengedepankan upaya pemecahan masalah yang lebih beretika dengan cara diskusi dan mengambil langkah-langkah strategis untuk menghindari konflik kepentingan, khususnya pada momentum tahun politik saat ini.
“AMTT mendukung penyelesaian masalah dugaan penyelewengan dana bansos PKH dan BPNT, namun harus sesuai mekanisme yang berlaku dan dengan etika yang baik,” ungkap Karmudi.
Ketika ditanyakan tentang keseriusan dan upaya apa yang akan ditempuh Pemerintah Kabupaten Pemalang, Bupati Mansur Hidayat menyatakan, Pemerintah Kabupaten Pemalang sangat serius menyelesaikan permasalahan PKH dan BPNT.
“Saya tidak peduli, siapapun yang terlibat agar diusut. Tidak ada yang ditutup-tutupi, Saya juga tidak ada kepentingan bisnis dalam penyaluran bantuan tersebut,” tegasnya.
Bupati Pemalang menjelaskan, pihaknya sudah mengadakan rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait, terutama dari Dinas Sosial, Inspektorat, perbankan dan aparat penegak hukum, bahkan ada perwakilan dari koordinator aksi demonstrasi di Desa Pesantren dan Desa Mojo.
Mansur kembali menegaskan, di rapat itu ia sudah perintahkan kepada Dinas Sosial untuk mendata dan cek langsung ke seluruh desa di Kabupaten Pemalang, serta kolaborasi dengan pihak Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan, jika ada kesalahan administrasi, benahi, namun jika terjadi penyelewengan atau manipulasi data supaya diproses sesuai hukum yang berlaku.
“Saya juga minta supaya dicek betul kelayakan penerima manfaatnya, jika tidak layak, supaya diganti dengan calon penerima yang lebih layak, seperti yang sudah saya lakukan saat mengawal proses penyaluran bantuan PKH dan BPNT di daerah Belik beberapa waktu lalu,” imbuhnya.
Pernyataan Bupati sekaligus menyimpulkan bahwa tidak ada urgensinya aksi demonstrasi yang akan dilakukan di Pendopo Kabupaten Pemalang, karena permasalahan tersebut sudah didiskusikan bersama dan langkah-langkah strategis sudah dirumuskan, sehingga masyarakat tinggal mengawal jalannya proses pendataan dan pemeriksaan oleh organisasi pemerintah daerah terkait. (AS)
