BUTENG, DURASI.co.id – Distribusi bahan bakar minyak (BBM) jenis Bio Solar di Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara (Sultra), menjadi sorotan setelah muncul dugaan adanya permintaan jatah oleh oknum kepolisian.
Persoalan tersebut mengemuka saat rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten Buton Tengah, perwakilan SKK Migas Sultra, dan sejumlah kepala desa pada Senin (26/10/2026).
Ketua LSM Garuda, Rahim, meminta DPRD dan pihak TNI turun tangan mengawal penyaluran BBM bersubsidi agar berjalan transparan dan sesuai dengan ketentuan.
“Dugaan kami, distribusi BBM bersubsidi ini bukan hanya untuk kalangan masyarakat tidak mampu, tetapi ada juga oknum aparat yang meminta jatah di pangkalan dan SPBU di seluruh Buton Tengah untuk diperjualbelikan,” urainya.
Menurut dia, distribusi Bio Solar merupakan bagian penting dalam mendukung aktivitas masyarakat, khususnya masyarakat pesisir Buton Tengah yang berprofesi sebagai nelayan serta sektor transportasi yang membutuhkan BBM bersubsidi.
Selain itu, ia meminta agar mekanisme penyaluran Bio Solar tidak dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.
“Distribusi Bio Solar harus transparan dan tidak boleh ada pihak yang memanfaatkan kewenangan untuk kepentingan pribadi. Kami meminta DPRD dan pihak terkait melakukan pengawasan agar masyarakat tidak dirugikan,” ungkapnya.
LSM Garuda meminta DPRD Kabupaten Buton Tengah menjalankan fungsi pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi, termasuk menelusuri dugaan permintaan jatah Bio Solar yang disebut melibatkan oknum kepolisian.
DPRD perlu meminta penjelasan dari pihak-pihak terkait agar persoalan tersebut tidak menjadi polemik berkepanjangan di tengah masyarakat.
Pengawasan dinilai penting untuk memastikan distribusi Bio Solar berjalan sesuai dengan aturan dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi.
Selain DPRD, LSM Garuda juga meminta pihak TNI turut memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut melalui pengawasan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Terakhir, Rahim berharap keterlibatan berbagai pihak dapat membantu menciptakan distribusi BBM yang tertib, transparan, serta bebas dari praktik yang berpotensi merugikan masyarakat. [Suadi]
