KENDARI, DURASI.co.id – Dugaan aktivitas pertambangan di pulau kecil Laboroko, Kabupaten Kolaka kembali disorot oleh massa yang mengatasnamakan Bumi Hijau Nusantara (Bistara).
Pasalnya aktivitas penambangan di pulau kecil tersebut, diduga ilegal dan tidak menerapkan kaidah penambangan yang baik good mining practice.
Aldi Lampito, Koordinator Bistara dalam orasinya di depan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara menyampaikan aktivitas penambangan di pulau yang luasnya kurang lebih 42 hektar itu tidak memiliki dokumen pertambangan.
“Perusahaan yang melakukan aktivitas di Pulau Laburoko, kami sinyalir tidak mengantongi izin usaha pertambangan, bahkan kami duga dalam proses penjualan ore nikel, mereka menggunakan dokumen terbang,” ungkap Aldi, Selasa (11/7/23).
Lebih lanjut aktivis muda yang getol menyuarakan soal korupsi pertambangan ini menuturkan, meski leluasa melakukan pertambangan namun anehnya mereka tak tersentuh hukum.
“Aktivitas pertambangan di Pulau Laburoko, Kabupaten Kolaka masih terus berjalan tanpa ada perhatian dari aparat penegak hukum, sehingga kuat dugaan adanya kongkalikong antara oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” timpal Aldi.
Oleh karena itu, pihaknya mendesak agar Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara segera membentuk tim guna melakukan investigasi mendalam terkait aktivitas penambangan ilegal di Pulau Laburoko.
“Selanjutnya, meminta Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra untuk mengungkap dugaan kejahatan korupsi pertambangan di Pulau Laburoko yang kami duga menggunakan dokumen terbang,” sebutnya.
“Kemudian kami meminta Kajati Sultra untuk memanggil dan memeriksa Kepala Kantor Syahbandar Wilayah III Kolaka yang diduga mengeluarkan surat izin berlayar (SIB) untuk penjualan ore nikel,” imbuhnya. (AR)
