PALEMBANG, DURASI.co.id – Pemberitaan tentang penyaluran bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasaran ramai di media sosial (medsos). Hal ini memicu reaksi netizen nyinyir yang menyebut bahwa hal tersebut merupakan fakta yang terjadi di lapangan.
Salah satu contoh pemberitaan yang ramai disorot adalah terkait dengan penyaluran bansos. Sebuah berita yang beredar di media sosial, narasumber mengatakan seorang warga yang mengeluhkan bahwa ia tidak menerima bansos. Padahal, ia merupakan salah satu keluarga miskin yang terdaftar sebagai penerima bansos.
Berita tersebut pun mendapat tanggapan dari netizen yang menyebut bahwa hal itu merupakan fakta yang sering terjadi. Mereka mengatakan bahwa penyaluran bansos sering kali tidak tepat sasaran dan hanya menguntungkan segelintir orang.
“Itu fakta. Bansos sering kali tidak tepat sasaran. Yang berhak menerima malah tidak dapat, yang tidak berhak malah dapat,” tulis salah satu netizen.
“Pemerintah harus segera memperbaiki sistem penyaluran bansos agar tepat sasaran. Jangan sampai bansos yang seharusnya untuk membantu masyarakat miskin malah dinikmati oleh orang-orang yang tidak berhak,” tulis netizen lainnya.
Sementara itu saat awak media mengkonfirmasi salah satu Ketua RT yang ada di Kecamatan Kertapati mengatakan, bahwa yang selama ini terjadi hanya ada pengurangan anggota penerima bantuan, sementara penambahan anggota penerima bantuan tidak ada.
“Banyak warga yang memiliki kartu PKH di Kecamatan Kertapati, tapi mereka cuma menerima pencairan bantuan dari pemerintah hanya sekali dan ada yang cuma dua kali, sudah berapa tahun ini mereka tidak menerima lagi, ini juga tidak ada kejelasannya,” kata JH saat dikonfirmasi, Jumat (1/12/2023).
Dia melanjutkan, penerima bantuan tersebut hanya itu-itu saja, sementara warga miskin yang layak di Kecamatan Kertapati tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah.
“Kuat dugaan kami, kalau data nama-nama penerima bantuan tersebut hanya dicopypaste saja oleh oknum dinas terkait yang ada di Kota Palembang, terbukti dari penerima bantuan beberapa tahun ini, hanya yang itu-itu saja nama penerimanya,” ungkap dia.
Selain itu dia juga mengungkapkan, setelah adanya program bantuan Danom dari pemerintah pusat, barulah katanya ada penambahan anggota penerima bantuan.
“Bantuan penerima baru Danom tersebut banyak yang tidak tepat sasaran, ada yang mengatakan mereka daftar online melalui aplikasi Dinsos RI, tapi setidaknya sebelum adanya pencairan pihak Koordinator Kecamatan Kertapati ataupun para pendamping yang ada di setiap kelurahan melakukan survei layak tidak layaknya yang bersangkutan menerima bantuan tersebut,” tuturnya.
Adanya kejadian ini lanjutnya bukan kesalahan dari Pemerintah Republik Indonesia, pemerintah memberikan bantuan tersebut berdasarkan data yang dikirim ke pusat oleh dinas terkait yang ada di Kota Palembang.
“Setiap Ketua RT yang ada di Kecamatan Kertapati sudah beberapa kali mengajukan nama-nama warga miskin yang ada di wilayah masing masing RT, dengan harapan mereka dapat menerima bantuan, tapi kenyataannya yang terjadi hanya nama itu saja sebagai penerima bantuan,” tuturnya.
Reporter: Hery
